AKSIOMA.MEDIA, Jakarta - Tujuannya agar mereka tak hanya piawai mengakses dan menggunakan teknologi tapi juga mampu mendesain dan membuat program sendiri. "Itu karena sebagian besar negara-negara anggota RCEP sudah memulai sekolah secara tatap muka sejak beberapa bulan lalu," kata Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada konferensi pers melalui zoom di Lemhannas, Selasa, (22/12).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan pernyataan ini dalam konferensi pers secara daring, Selasa, (22/12) dan didampingi oleh pejabat teras Lemhannas RI di antaranya Wagub Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Rahmat Pribadi, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc., serta Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., dan Kepala Biro Humas Brigjen TNI Sugeng Santoso.
Indonesia menjadi anggota RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) beserta 10 negara ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. RCEP dinilai juga mempercepat pemulihan ekonomi global di tengah pandemi virus korona (Covid-19). Manfaat RCEP bagi Indonesia dapat terwujud jika Indonesia melakukan perubahan mendasar, salah satunya pendidikan.
Untuk mengupayakan keberhasilannya, lanjut Agus, pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar setara dengan negara maju. "Perlu memprioritaskan dan menyediakan anggaran yang memadai untuk memberi pendidikan bermutu kepada anak-anak sejak usia dini yaitu 3-6 tahun seperti di Vietnam, Cina, Singapura dan negara-negara maju lain," kata Agus.
Di bidang pendidikan, pemerintah juga wajib memprioritaskan program untuk mengupdate para ibu dan guru tentang keterampilan dan sikap yang perlu diajarkan kepada anak-anak. Hal itu diperlukan agar anak-anak mampu menghadapi disrupsi dan memenuhi tuntutan dunia kerja di era revolusi industri 4.0.
Bank Dunia pada November 2020 merekomendasikan bahwa pendidikan bermutu sejak usia dini merupakan awal untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Pemerintah perlu pula melakukan akselerasi pemerataan penyampaian materi pendidikan. Kesenjangan pendidikan bisa diatasi dengan penggunaan teknologi informatika. "Sehingga anak-anak Indonesia yang berada di daerah terpencil, terluar dan tertinggal dapat belajar dari guru-guru terbaik dari sekolah-sekolah unggul di bidang-bidang pelajaran yang berbeda," kata Gubernur Lemhannas RI.
Infrastruktur teknologi yang merata dan berkualitas merupakan prasyarat penting menghadapi era revolusi industri 4.0. Hal itu merupakan konsensus yang dicetuskan dalam World Economic Forum Oktober 2020 lalu. Untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, ujar Agus, pemerintah harus menyediakan listrik dan internet super cepat 5G sampai ke pelosok. (fp)
